Review Sosiologi Kewarganegaraan

Kewarganegaraan, Kota, Dan Prajurit Menurut Max Weber 

Kewarganegaraan berkait erat dengan sejarah perkembangan ekonomi, khusunya ekonomi barat. Kewarganegaraan lahir seiring sejarah kota di zaman antik. 

Zaman Antik 
- Fungsi kota sebagai benteng  orang yang dipandang warga harus terlibat dalam aktivitas petahanan. 
- Fungsi kota sebagai pasar  kaum pedagang berperan penting menjadi perantara antara konsumen dan produsen. Oikos dan bengkel-bengkel kerja mulai bermunculan.
- Di bidang politik  dalam Romawi Kuno kaum bangsawan mendominasi parlemento.

Abad Pertengahan :
 Organisasi pertahanan diri tersesentralisasi ke sejumlah adipati
Ekonomi abad petengahan 
- Perekonomian maju pesat seiring kemajuan bidang navigasi dan teknik
- Gilda muncul yang menjadi cikal bakal industrialisasi
- Pada akhir zaman feudal muncul sistem kerja domestic atau putting out system
Politik abad pertengahan
- Dikuasai oleh bangsawan dan gereja katolik
- Pesatnya ekonomi menimbulkan ketegangan baru antara penguasa feodal dengan para pelaku ekonomi karena perebutan tenaga kerja
- Masa feodal gugur pasca revolusi perancis 

Era Modern
- Ikatan kewarganegaraan dari ikatan kelas/profesi menjadi ikatan lebih abstrak yaitu bangsa
- Birokrasi menjadi alat negara yang mengatur kehidupan para warga negara
- Kapitalisme menjadi sistem perekonomian yang mendominasi

 Pandangan Kewarganegaraan Liberal

Tiga penekanan dalam kewarganegaraan liberal liberal citizenship: 1) otonomi individu dalam negara , 2) peran dan fungsi hak-hak individual dalam suatu negara, 3) pembatasan peran dan tugas negara sebagai penjamin keamanan serta kebebasan individu dalam konteks pengejaran kepentingan pribadi. 

Antropologis Manusia dan Genealogi Negara dalam Liberalisme  Merujuk pada akar pemikiran Thomas hobbes dan John Locke. Dalam keadaan perang dan anarki, manusia bagi Hobbes menjadi homo homini lupus-serigala bagi sesamanya. Pengandaian kodrat egoistis dan antisocial manusia ini pulalah yang kemudian mengantarkan Hobbes ke dalam pemikiran tentang commonwealth atau pemerintahan sipil dan posisi individu di dalamnya. Pemerintahan sipil dibentuk untuk mengatasi rasa takut. Pemerintahan sipil pertama-tama adalah institusi politik yang diproyeksikan untuk menjamin personal security, yang dilakukan dengan menempatkannya sebagai penegak ketertiban. 

Menurut Locke, kebebasan sempurna di mana secara alamiah tak seorang pun berada pada posisi superior dalam hukum dan kekuasaan. Meskipun demikian, justtu hal inilah yang kelak dirujuk Locke sebagai cacat state of nature. Cacat state of nature dalam Locke utamanya mengacu pada aspek keadilan dan status objektif pemberian hukum. Untuk mengatasi cacat state of nature Locke kemudian mengajukan konsep pemerintahan sipil sebagai institusi imoerialis yang diberikan kekuasaan politik dalam rangka menengahi persoalan pelanggaran terhadap hak-hak individual. Kekuasaan politik pada Locke memiliki tiga dimensi, yaitu legislasi, eksekusi, dan security. Dan materialitas aturan hukum dalam pemerintahan sipil berisikan substansi-substansi perlindungan terhadap property individual, yaitu life, liberty dan estate. 

Peran Negara dan sifat hubungan Individu-negara  Dari pemikiran teoritis yang bersumber pada Hobbes dab Locke bisa dilihat bahwa dalam tradisi pemikiran liberal hubungan antara individu dengan negara bersifat egaliter dan resiprokal. Hobbes berpendapat bahwa aktivitas penjaminan security merupakan peranan terpenting yang harus dijalankan oleh siapapun yang diberikan kepercayaan sebagai pemegang kedaulatan di dalam pemerintahan sipil. Sementara bagi Locke, negara berperan sebagai pelindung property individual. Hukum sipil menentukan relasi antar individu di dalam komunitas politik maupun relasi individu dengan negara. 

Kebebasan sebagai kondisi non-interference  Muatan formulasi hukum yang baik dalam pandangan liberalisme adalah yang membuka peluang seluas-luasnya pada kebebasan individu dalam mengejar kepentingan-kepentingan pribadinya.

Hak Individual  Hak politik dan hak sosial
Warga negara yang baik  Menurut John Rawls warga negara yang baik terletak pada kemampuannya untuk terlibat secara deliberative dalam urusan-urusan kepublikan berdasarkan satu cakupan nilai kepolitikan tertentu. 

Penutup (Kelemahan kewarganegaraan liberal)   1) kesulitan untuk keluar darin ortodoksi indivudualisme. 2) gagal mempromosikan solidaritas sosial 3) gagal memindai faktor-faktor empiric yang menghambat aktualisasi ideal kesetaraan manusia di dalam komunitas politik. 4) tidak banyak memperhatikan persoalan kewajiban warga negara.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

OTONOMI KHUSUS DAERAH ACEH, DKI JAKARTA DAN DIY

OTONOMI KHUSUS ACEH UU otonomi khusus Aceh diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status “otonomi khusus” pada tahun 2001 melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak awal kemerdekaan, Aceh menghendaki menjadi kawasan dengan perlakuan khusus. Karena pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Rep
Read more

Hubungan HAM dan Pembangunan

Elisa Awandita Putri 4825144056 Sospem b 2014 Kasus Metrotvnews.com, Yogyakarta: Tingkat ketidakadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah meningkat di tahun 2015. Hal tersebut terungkap dalam Laporan Akhir Tahun 2015 dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang dikeluarkan, Selasa (29/10/2015). Dalam isi laporannya, LBH Yogyakarta menerima sebanyak 245 pengaduan, baik dari masyarakat secara individu maupun kelompok. Jumlah itu meningkat dibanding dua tahun sebelumnya, 230 pengaduan pada 2014 dan 223 aduan di tahun 2013. Direktur LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin menjelaskan, dari ratusan kasus yang ditangani, banyak yang berawal dari masalah pertanahan di Yogyakarta. Ada beberapa contoh kasus yang ia sebutkan. Misalnya, pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo. LBH menyebut ada kriminalisasi petani yang menentang pembangunan bandara. Lalu, gugatan Rp1 miliar lebih kepada lima PKL di Gondomanan, dan yang teranyar guga
Read more

Hak Alamiah ( Cikal bakal Hak Asasi Manusia)

Postingan saya yang satu ini akan membahas tentang Hak Alamiah yang saya dapatkan dari kuliah HAM dan Pembagunan. Mari kita simak  Di zaman Renaissance sudah muncul pemikiran tentang hak asasi kesetaraan. Mengapa mulai ada keberanian untuk mengemukakan gagasan? Karena pada saat itu perkembangannya adalah kaum-kaum borjuis sudah mulai mendapatkan posisinya di masyarakat. Jadi dengan pembelaan oleh kaum borjuis pemikiran itu berkembang walaupun sedikit dan tidak terlalu signifikan. Pada zaman renaissance ini sudah muncul yang namanya gagasan tentang hak alamiah yang nanti itu dijadikan dasar untuk gagasan bahwa manusia itu tidak boleh diperlakukan semena-mena. Tetapi gagasan tentang tidak diperlukan semena-mena didasarkan pada Tuhan. Jadi hak alamiah pada awalnya itu masih didasarkan pada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Oleh karenanya manusia memiliki hak atas dirinya yang tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun. Posisi manusia di had
Read more